DPW GN-PK Sultra Minta APH Periksa Para Kades Se-kabupaten Buton Atas Penggunaan Dana Desa

BUTON - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Sulawesi Tenggara (Sultra) Arimusdi meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak lanjuti aduan maupun laporan masyarakat terkait dugaan Penyelewangan dana desa ( DD ) yang terjadi di Kabupaten Buton.

Melihat pembangunan yang belum signifikan untuk kemajuan Buton, Arimusdi menilai pengawasan penggunaan Dana Desa perlu dievaluasi lagi. Apalagi kata dia jika sampai ada kepala Desa yang diduga tidak membayarkan gaji BPD selama satu tahun. 

Baca juga: Ketua Umum DPP AJMII Ajak Awak Media Kawal Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Tiga Wartawan di Bandung Barat

"bukan hanya APH yang bisa memberikan pengawasan, tetapi masyarakat siapapun juga punya hak mengawasi penggunaan dana desa jangan sampai tidak tepat sasaran penggunaannya, jika ada kepala desa yang dianggap bekerja menggunakan dana desa tidak sesuai tupoksinya maka ini menjadi perhatian dan kita evaluasi bersama, " ujarnya melalui sambungan telepon. Rabu, (27/12/2023). 

Untuk itu ia meminta kepada APH untuk memeriksa seluruh kepala Desa yang ada di Buton atas penggunaan Dana Desa. 

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

"baik pihak kepolisian maupun Kejaksaan, kami meminta untuk segera melakukan pemeriksaan kepada seluruh kepala Desa yang ada di Buton atas penggunaan Dana Desa maupun dana-dana lainnya, "ujar putra Kelahiran kapuntori ini. 

Lembaga Pemburu koruptor yang dipimpin oleh ketua Umum Adiwarman ini terus gencar memberikan pengawasan terhadap penggunaan uang Negara agar terhindar dari penyimpangan. 

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

"tidak sulit, kepada seluruh kades kan sudah ada RAB dalam setiap program kegiatan, kerjanya itu tinggal ikuti sesuai RAB tersebut agar jangan kita kebiri dan mengambil hak-hak masyarakat, "ujar Arimusdi. 

Ia menyakini jika para kepala Desa bekerja tidak keluar dari Rangcangan Anggaran maka tidak akan ada yang terlibat masalah hukum. 

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

Untuk itu kata dia, GN-PK akan selalu membangun kerjasama dengan APH dan kuasa pengguna anggaran negara. 

"sebagai lembaga yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi, kami GN-PK selalu berkomitmen dengan APH untuk selalu melakukan komunikasi yang intens dalam mengawal uang negara, "jelasnya

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Sebelumnya, dari Forum Komunikasi (FORKOM) Kepton melakukan aksi demontrasi di kantor Bupati Buton atas dugaan Penyelewangan dana desa yang diduga dilakukan oknum Kepala Desa Wambulu. 

"Ada tiga hal yang kami tuntut, pertama keluhan masyarakat terkait mark up anggaran, kedua gaji BPD yang tidak dibayarkan dari Januari hingga Desember 2023, dan ketiga BLT yang selalu disunat sejak tahun 2020 hingga 2023, " jelas Aziz beberapa waktu lalu saat orasi.